THE EFFECT OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL PERFORMANCE ON REGIONAL COMPETITIVENESS OF BUNGO DISTRICT WITH CAPITAL EXPENDITURE AND BUDGET GOVERNANCE AS INTERVENING
DOI:
https://doi.org/10.53625/ijss.v1i4.713Keywords:
Financial Performance, Non-financial Performance, Capital Expenditure, Budget Management, Regional CompetitivenessAbstract
This study aims to determine the effect of financial and non-financial performance, capital expenditure, budget management on regional competitiveness. Second, this study also determines the impact of financial and non-financial performance on regional competitiveness through capital expenditures and budget management in the Bungo Regency. Primary data were collected through direct interviews with respondents with predetermined criteria and processed using Structural Equation Model analysis with PLS. The results study found only financial and non-financial performance and budget management had a significant effect on regional competitiveness, while capital expenditure had no effect. This study also found that financial and non-financial performance affects regional competitiveness through budget management, but it had no effect if capital expenditures were intervening.
References
Abdullah, S., dan Asmara, J. A. (2004). Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Emerald Insight 15, 578-593.
Adi, (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Jawa dan Bali). Simposium Nasional Akuntansi.
Ardhini, A., dan Handayani, S. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi daerah. BPFE: Yogyakarta.
Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima. BP STIE YKPN: Yogyakarta.
Azwar, (2007). Metode Penelitian Pustaka. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Bastian, Indra. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta
BPS Kabupaten Bungo. (2019). Jumlah Penduduk Provinsi Jambi. wwwBPSProvinsi Jambi.
Canning, David, and Peter Pedroni. (2004). Infrastructure and Long Run Economic Growth.University of Belfast.
De Bruijn, H. (2002). Performance Measurement in the Public Sector: Strategies to Cope with the Risks of Performance Measurement. Emerald Insight 15, 578-593.4. Ejurnal EP Unud, 5[7]:925-947
Hidayat, M. F. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur).
Junaidi. (2015). Ekonometrika 1. Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
Kasmi, dkk. (2017). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kaupaten/Kota Provinsi Lampung. Jurnal Keuangan dan Bisnis.
Kuncoro, Mudrajat. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga: Jakarta.
Kusuma, Hendra. (2016). Desentralisasi fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. 9 (1), 1-11.
Mahmudi, (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
Mankiw, N. Gregory. (2006). Pengantar Teori Ekonomi Makro. Salemba Empat: Jakarta.
Mankiw, N. Gregory., David Romer, David N Weil. (1962). A Contribution To The Empirics Of Economic Growth, The Quartely Journal Of Economics. 107(02).
Mankiw, N. Gregory. (2003). Pengantar Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. (2014). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. Jurnal Accountability, 06(01), 45–56. https://doi.org/https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3. Tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
Permendagri No. 13 Tahun 2006. Tentang Keuangan Daerah
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ( pasal 18, ayat (1 dan 2). Tentang Pengeluaran Daerah Pembiayaan Daerah.
Porter, E, Michael. (2010). Ekonomi Untuk Daerah. Penerbit Erlangga Jakarta.
PP 23 Tahun 2003, PP 58 Tahun 2005, PMK No.45 Tahun 2006, dan PMK No. 72 Tahun 2006. Kebijakan Fiskal Secara Nasional .
Puspitasari, Lindri, Ni Luh, dkk. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi. 3(1).
Rahardjo, Adisasmita. (2005). Ekonomi Untuk Daerah. Penerbit Erlangga: Jakarta.
Rantanen, H., Kulmala, H., Lönnqvist, A., dan Kujansivu, P. (2007). Performance Measurement Systems in the Finish Public Sector. Emerald Insight 20, 418-419.
Sianturi, A., Sjamsuddin, S., dan Domai, T. (2014). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 557.
Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif, Kualitatit, dan R&D. Bandung: PT. Alfabeta Cipta.
Sularso, H., dan Restianto, Y. M. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Akuntansi Sektor Publik. Andi Ofset, Yogyakarta