TINJAUAN YURIDIS TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA - Richard Jhan Narpadie,; Ashinta Sekar Bidari,; Yudhi Widyo Armono, (Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2023)
Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga banyak untuk memenuhi perekonomian keluarga dan sempitnya penyediaan lapangan pekerjaan, banyak Masyarakat yang menjual di pingir-pinggir jalan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima memiliki wewenang secara Undang-undang dalam melakukan penetiban PKL tersebut. Metodelogi yang digunakan untuk menjawab permasalahn yang ada penulis mengunkan jenis penelitian normatif yang bersumber pada studi Pustaka. Hasil dari penelitian bahwa PKL melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol Pp) Kabupaten Sukoharjo Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, memang sudah di atur khususnya Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima