ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2017 – 2021
Keywords:
Realisasi Anggaran, Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan DaerahAbstract
Penerapan sistem otonomi daerah menuntut aparat pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan di daerahnya secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2017 hingga 2021 dilihat dari rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, pengumpulan data diperoleh dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dilihat dari rasio desentralisasi dengan nilai rata-rata 37% termasuk kategori cukup, rasio kemandirian keuangan daerah dengan nilai rata-rata 64% berada pada level sedang dengan pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas PAD dengan nilai rata-rata 121% tergolong sangat efektif, rasio efisiensi belanja dengan nilai rata-rata 92% tergolong kurang efisien dan rasio ketergantungan keuangan daerah dengan nilai rata-rata 59% dikatakan sangat tinggi
References
Al-Qur’an Al-Karim
Alfurkaniati, Safrida, L., Nasirwan., Harmain, H,. Nurlaila, Lande, A., Limaryani, S., Sejati, F., Muthmainnah, Ermawati, Y., Safrita. (2017). Pengantar Akuntansi 1 (ed., Vol. 2). Penerbit Madenatera.
Alwy, A., (2017) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Batentangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ( Suatu Perspektif Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004), Uin Alauddin Makasar.
Aldy H. R. Pangkey, Ivonne S. Saerang, dan Joy E. Tulung, (2017) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015,” Jurnal EMBA Vol. 5, no. No.2: 2848–2858.
Onibala, A., Rotinsulu, T., dan Pingkan, I., F Rorong, (2021) “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara,” Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah 22, no. 2 : 67–89.
Enre, D., Hermain, H., Daulay, A., “Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan" dalam jurnal ekonomi dan bisnis islam.
Muttaqin, E., Sari, W., dan Ritonga, P. (2021) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten The Effect of Local Own Revenue and Balancing Funds on Capital Expenditures of Regency Government,” Economics, Business and Management Science Journal 1, no. 1 : 22–28.
Fornia, E. (2021) Mukhzarudfa Mukhzarudfa, dan Muhammad Gowon, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019, Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, vol. 6.
Purwanti, E., dan Noviyanti, E. (2022) “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018,” Among Makarti 14, no. 2: 1–12.
Fornia, Mukhzarudfa, dan Gowon, (2019) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019, vol. 6.
Halim dan Iqbal, (2010) “Pengelolaan Keuangan Daerah, edisi ketiga”
Harahap, (2020) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.” Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1),: 34-38
Harmain,H., Nurlaila., Safrida,L., Sufitrayati., Alfurkaniati., Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, Nurwani. (2019). Pengantar Akuntansi 1 (ed., Vol.3). Penerbit Madenatera.
Harahap, H. (2020) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,” Ekonomis: Journal of Economics and Business 4, no. 1: 34.
Mataris, H. (2022) "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019" dalam jurnal sosial dan humaniora, vol. 7.
Syafina, L. (2013) Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif, Febi UINSU.
Mahmudi, (2016) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam jurnal ekonomi, Edisi Ketiga: YKPN, Yogyakarta.
Mataris. (2019) Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019, dalam Jurnal Sosial dan Humaniora vol. 7 .
Pemerintah Pemerintah Daerah Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Pemerintah Republik Indonesia, UU No.5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000, Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Purwanti dan Noviyanti, (2021) “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018.” Dalam Jurnal Among Makarti Vol. 14 No. 2.
Silvianingsih, R., dan Rani, U. (2022) “Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2019” 2, no. 1: 1–12.
Setianingrum, R., dan Haryanto, (2020) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah,” Diponegoro Journal of Accounting 9, no. 2 : 1–15.
Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sudiarti, S. (2016). Strategi Politik Ekonomi Islam. Dalam Jurnal Human Falah Vol. 3 No. 1.
