PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK PENJUAL DALAM AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
Keywords:
Sale and Purchase of Land, Land Deed Officials, Abuse of CircumstancesAbstract
Land sale and purchase agreements must be based on mutual agreement free from coercion, fraud, and error. Abuse of circumstances often occurs in land sale and purchase practices in Indonesia, even though the implementation is made by an authorized official, namely the Land Deed Official. The formulation of the research problem is regarding the legal consequences of sales and purchase deeds made by land deed officials related to abuse of circumstances and how the legal protection of the seller in sales and purchase deeds made by land deed officials related to abuse of circumstances. The theories used are the theory of legal consequences from R. Soeroso and legal protection from Satjipto Rahardjo.
The method used in this research is normative juridical, this research uses secondary data with primary, secondary and tertiary sources. The research approach used is the legislative approach, case, analytical, conceptual, and legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal regulations, book literature, and other legal material sources. For legal material analysis techniques, legal interpretation techniques are carried out, namely grammatical interpretation and systematic interpretation as well as legal construction, namely analogy construction and legal refinement construction.
The results of the reasearch can be concluded, the legal consequences of the sale and purchase deed made by land deed official related to the abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) is that the sale and purchase deed does not produce fully binding legal consequences, because there is a defect in the will of one of the parties and legal actions that do not meet subjective requirements such as free will resulting in imperfect legal consequences, namely the sale and purchase deed can be canceled through a court decision, with this cancellation the seller obtains legal protection. The government should provide further regulation regarding the provisions of Article 22 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Position of the Land Deed Official, particularly with regard to the declaration of the parties affirming that they are acting voluntarily and that no hidden legal arrangement exists behind the sale and purchase agreement which could lead to a defect of will in the execution of the deed.
References
Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
Beni Tri Prasetyo, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2015.
Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kencana, Jakarta, 2020.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005.
Nindyo Pramono, “Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 02, hlm 230, Juni 2010.
Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
Salim, Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Satrio J, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1990.
Wirjono Projodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3182 K/PDT/2010.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 520/PDT/2019/PN jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2946 K/Pdt/2020
