PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH AKIBAT JUAL BELI YANG BELUM LUNAS
Keywords:
Legal Protection, Deed of Sale and Purchase, Transfer of Ownership Rights, Principles of ransparency and Cash PaymentAbstract
In its execution, the Deed of Sale and Purchase (Akta Jual Beli or AJB) adheres to the prevailing customary law and fulfills the principles of "terang" (transparency) and "tunai" (cash payment). However, in practice, it is often found that the AJB is executed even though the payment has not been fully made, and the transfer of land rights to the buyer has already taken place. This study addresses two main research questions: What is the legal protection afforded to the seller in a land sale and purchase where the payment has not been fully settled and What are the legal consequences of transferring land rights based on a Deed of Sale and Purchase executed prior to full payment The study employs the Legal Consequence Theory by Soeroso and the Legal Protection Theory by Philipus M. Hadjon.
The research method used is normative juridical (legal research based on library study or secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials). The approaches utilized in this study include statutory, conceptual, case-based, and analytical approaches. The technique for collecting legal materials involves identifying and inventorying relevant legal norms, legal literature, and other supporting legal documents. The analysis technique applied is based on grammatical and systematic interpretation of legal norms.
The findings of this study conclude that the legal consequence of executing an AJB without full payment, followed by the transfer of rights, is that the deed may be annulled through a court decision. Furthermore, legal protection for the seller is guaranteed by law, which provides the seller with the right to file a lawsuit.
References
____________Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT Bina Ilmu. Hlm 205.
Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm 76
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016) hlm. 212-213.
Baharudin, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah”,
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008.
Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2025.
Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi
Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 5 No. 1, Maret 2014, hlm. 89
Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Di Kota Semarang, Jurnal Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, hlm. 723.
Salim HS, Teknik Pembuatan Akta PPAT, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2016
Sandhy Aditya Nugraha & Aryani Witasari, 2019, Tanggungjawab dan Wewenang Pejabat
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian…Op.cit, hlm 127.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), beserta amandemennya;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Yurisprudensi
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pdt.G/2022/PN. Plg jo. Putusan pengadilan tinggi Negeri Palembang nomor 69/PDT/2023/PT.PLG jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pdt/2024
Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 73/Pdt.G/2013/PN.Btl
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 133/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Tim
