ANALISIS DELIK PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA

  • Zendi Wiranata Wijaya Universitas Narotama Surabaya

Keywords

Delik Penghinaan, Pemerintah, Lembaga Negara

Abstract

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan peraturan penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan yang baru, serta apa urgensi untuk diterbitkan peraturan ini. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi pustaka yang mencakup bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan yang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama memiliki sanksi pidana yang lebih berat dan bukan delik aduan, sementara untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sanksi pidana lebih ringan namun delik aduan

References

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 218, 219, 240, dan 241.

[2] Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Kepel Press, Yogyakarta, 2019

[3] Ajie Ramdan, Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Universitas Oadjajaran, Jurnal Yudisial, 2020

[4] Ersa Kusuma dkk. Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 01, No. 03, 2023

[5] Muhardi Hasan dan Estika Sari. Hak Sipil dan Politik. Jurnal Demokrasi Vol. 1 No. 1, 2005

[6] Randy Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Singkat, dalam Journal Legislasi Indonesia, Vol.14 No.2, 2017

[7] Rudi Revnal Sulaiman, dkk, Fenomena Kritik yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, dalam Prosiding Seminar Nasional Online Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, 2020

[8] Utami Argawati, 3 Januari 2025, Permohonan Uji Materiil Pasal Penghinaan Presiden Tidak Dapat Diterima https://www.mkri.id/berita/permohonan-uji-materiil-pasal-penghinaan-presiden-tidak-dapat-diterima-22027 diakses 28 Desember 2025

2026-05-08