REKONSTRUKSI REGULASI BARANG KIRIMAN IMPOR SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Keywords
Legal Protection, MSMEs, Consignments, De Minimis, Reconstruction of Legal NormsAbstract
Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) in Indonesia face the threat of large volumes of imported goods exploiting loopholes in customs regulations. This study aims to analyse the vagueness of the phrase ‘per consignee per consignment’ in Article 29 (2) of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 96 of 2023, as amended by Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 4 of 2025, and to formulate a legal reconstruction of the article in order to provide protection for MSMEs. This normative legal study employs two approaches: the statutory approach and the conceptual approach. The findings indicate that the current provision suffers from vagueness due to the absence of measurable restrictions on frequency, quantity of goods, and identity verification. Importers exploit this loophole in customs law by splitting documents to obtain exemption from import duties below the de minimis threshold of USD 3.00, which harms the domestic MSME market and undermines the principle of corrective justice. It is therefore necessary to amend this article by introducing restrictions on frequency, quantity of goods, and verifiable identity checks. These identity checks must be integrated in real time via the Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) with the databases of the Directorate General of Civil Registration and Population (Dukcapil) and the Directorate General of Taxes. This revision of the legal substance is urgently needed to close loopholes that allow for the misuse of customs facilities, whilst also providing preventative legal protection and legal certainty for the sustainability of MSMEs, in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
References
[1] Farida, Nur. Urgensi Pengaturan Hak Ekonomi Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama. 2026
[2] Hasnati, Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Vol. 5, No. 2, Agustus 2021
[3] Huda, Miftkhul. Keadilan Dalam Hubungan Hukum Antara Dosen Perguruan Tinggi Swasta Dengan Badan. Yuridika, Volume 32 No. 3, September 2017
[4] Juliana dan Febrian Rizki Pratama. Perdagangan Barang Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Terhadap Hukum Perdagangan Internasional. Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.5, No.8, Januari 2026
[5] Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005
[6] Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Yogyakarta: Kelompok Penerbit Cahaya Atma Pustaka. 2010
[7] Oktabiantoro, Dwi dan Evi Retno Wulan. Ketidakjelasan makna “mentransmisikan” pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Revisi Kedua. Iblam law review Volume 4, Nomor 1, 2024
[8] Perdana, Rian Achmad dan Indah Siti Aprilia. Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 2, Juli 2022, h. 569
[9] Permata, Yola Adikara, et al., Implementasi Pp No.7 Tahun 2021 Dalam Mendukung UMKM Di Kota Palembang. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Volume 7 Nomor 2 Edisi Maret 2025, h. 207-208
[10] Pope, Steven. Cezary Sowiński and Ives Taelman. Import value de minimis level in selected economies s cause of undervaluation of imported goods. World Customs Journal Volume 8, Number 2 (September 2014)
[11] Pratama, Febrian Rizki. Prinsip Keadilan Berdasarkan Pancasila dalam Penerapan Dismissal Process pada Hukum Acara Perdata Indonesia. LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN, 2026 Vol. 8, No. 2
[12] Prayoga, Daffa Arya, et al., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 2, Nomor 2, 2023
[13] Ramadhan, Abdul dan Syafrida. Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM. COMSERVA: Jurnal Pemelitian dan Pengabdian Masayarakat Volume 2 No. 5 September 2024
[14] Ramadhan, Widodo. Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) berdasarkan Keadilan Ekonomi. Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 13, Nomor 02, Desember 2023
[15] Sekararum, Marissa, Mokhamad Khoirul Huda, Budi Pramono, Ratio Legis Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup Bagi Tenaga Medis, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 4 No.2, 2024
[16] Vidiasari, Devanti. Kekaburan makna kata menguasai dalam pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tesis Pascasarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2024
[17] Wijaya, Al Pansya. Kekaburan norma prosedural tentang pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Tesis Fakultas Hukum Universitas Jambi
[18] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas impor dan Ekspor Barang Kiriman
[19] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
[20] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
[21] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
[24] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
