IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN AMABI OEFETO KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DOI:
https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i2.932Keywords:
Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Masyarakat Desa.Abstract
Kegiatan penelitian ini secara strategis diproyeksikan sebagai instrumen solutif atas persoalan krusial terkait kesejahteraan masyarakat desa, khususnya masyarakat desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. Dengan menggunakan referensi terutama dari penelitian-penelitian sejenis yang terdahulu, penelitan ini diharapkan menghasilkan diferensiasi dan nilai-nilai kebaruan pembangunan dalam pengembangan teoritikal dan aplikasi khasanah keilmuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah memberi gambaran realitas kondisi sosial ekonomi, aksesibilitas pada desa Raknamo Kecamatan Oefeto Amabi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), serta merumuskan strategi implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, secara khusus adalah memberikan usulan perbaikan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kupang Provinsi NTT. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tim peneliti melakukan telaah teori dan konsep implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan perspektif kebijakan publik. Tujuannya agar perspektif tersebut bisa mengarahkan fokus penelitian pada kerangka penelitian dan analisis secara tepat, relevan, aplikatif, terukur dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secaraumumhasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat DesaRaknamotelah berjalan dengan baik.Namun secara makro di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang masih terdapat kendala.Rekomendasi yang disampaikan perlu pembenahan aspek sumber daya dan peningkatan komitmen berbagai unsur untuk keberhasilan kebijakan ini. Hasil penelitian tersebut kemudian akan diderivasi sebagai konsep-konsep baru implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan konteks sosial lokal sehingga pada akhirnya mampu memberi kontribusi konkret bagi capaian strategi program pemberdayaan masyarakat.
References
Ardiansyah (2010). Community Empowerment Strategy for the Rehabilitation of Bukit Soeharto Grand Forest Park”, Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, PS.IPB
Budi Winarno, Ph.D, Teori Kebijaksanaan Publik, Pusat Antar Universitas Studi
Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.
Chambers, Robert. (1995). Paradgm Shift ang Pratice of Participatory research and development. In Nici Nelson and Susan Wright. Power and Participatory Development. Intermediate Tehnology Publication. London
Dye Thomas R, Understanding Public Policy Marking, New York- Holt, Renehart & Winston, 1981.
Effendi, Rahman, Indah Bangsawan dan Muhammad Zahrul M. (2007). Kajian pola-pola Pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan produksi dalam mencegah illegal logging. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 4 nomo 4, 321-340.
Friedmann (1992), Empowerment: The Politcs of Alternative Development. Blackwell Publisher.
Gibson, Ivanovich, Donnely, 1989, Organisasi dan Manajemen, Erlangga, Jakarta.
Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si, Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003.
Islamy, M. Irfan, DR,MPA, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.
Muctar (2007). Pemberdayaan masyarakat melalui program Pengembangan Distrik (Kajian Kebijakan dan Implementasinya di Provinsi Papua). Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, vol 12, No. 02, 1-10
Moloeng, Lexy. J, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mar’at., Sikap Manusia : Perubahan dan Pengukuran, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
Milles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook. Edition 3. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, California 91320.
Priyono, Onny S. Dan Pranarka (1996). Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta
Robbins, Stephen P, Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
Samudra Wibawa, Kebijakan Publik, Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta, 1994.
Soepijanto Bambang (2013). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. FIA. UB.Malang
Subarsono, AG, Drs,M.Si, MA, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Steers, Ricard M., (terjemahan), 1985, Efektivitas Organisasi, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
Umar, Husein, 2001, Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, The Policy Implementation Process : A Concentual Framework in : Administration and Society, Vol.6 No. 4 p. 445-485.
Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, Analisis Kebijaksanaan, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
Widjaja, 2000, Ilmu Komunikasi Pengantar Study, Cetakan Kedua, rineka Cipta, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
