Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora

PENGARUH MEDIA SMART BOX TERHADAP HASIL BELAJAR IPAS PESERTA DIDIK KELAS IV SD NEGERI 216 TALUNGENG

2024-08-22T08:14:21+07:00

This research is a Pre-Experimental research which aims to find out whether there is or not a significant influence of the implementation of Smart Box media on students' science learning outcomes. The variables in this research are Smart Box media (independent variable) and science and science learning outcomes (dependent variable). The population of this study was all of the fourth grade students at SD Negeri 216 Talungeng with a sample of 23 students selected based on a saturated sampling technique. The data collection technique used was a test technique with data analysis techniques using descriptive and inferential statistics. Based on the results of descriptive statistical analysis, the pretest average was of 43.04 (in the poor category) and the pottest average was 78.04 (in the good category). Meanwhile, based on inferential analysis it was obtained: the sig (2-tailed) value of 0.000 is smaller than 0.05 and H₁ is accepted. Conclusion: because the posttest average is greater than the pretest average and H₁ was accepted, which means there was a significant difference between science learning outcomes before and after using Smart Box media, it can be concluded that there was a significant influence between the implementation of Smart Box learning media on IPAS learning outcomes for the 4^th Grade students at SD Negeri 216 Talungeng, Barebbo District, Bone Regency

HUBUNGAN KEBIASAAN SARAPAN DENGAN KONSENTRASI BELAJAR SISWA KELAS TINGGI SDN 106 TOAWO KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

2024-08-22T10:47:13+07:00

This research is a correlational study which aims to determine whether there is or not a correlation between the breakfast habits and the learning concentration of the high grade students at SDN 106 Toawo, Lilirilau District, Soppeng Regency. The population in this study was all of the high grade school students, while the sample was the entire population, namely 42 students. The sampling technique used was a saturated sampling technique. Research data was obtained using an instrument in the form of a questionnaire with a Likert scale. The data analysis technique used was inferential statistical analysis. Research results: Pearson Product Moment correlation coefficient = 0.657 (strong category), r_count = 0.657, r_table = 0.304; r_count > r_table then H₀ was rejected and H₁ was accepted. Conclusion: there is a strong and significant correlation between the breakfast habits and the learning concentration of the high grade students at SDN 106 Toawo, Lilirilau District, Soppeng Regency

PENERAPAN ASURANSI KERUGIAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN PT. ASURANSI BINA DANA ARTA TBK

2024-08-22T10:48:56+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis penghitungan kerugian dalam penerapan klaim asuransi kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Dan untuk menemukan dan menganalisis prosedur klaim asuransi kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Penggantian kerugian yang dilakukan perusahaan asuransi landasannya adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah kerugian ke posisi semula sebelum terjadi kerugian. Modifikasi pelaksanaan penggantian kerugian ini dapat dilakukan secara tunai (cash), dapat juga berupa biaya perbaikan (repair cash) dan dapat juga menggantikannya dengan nilai barang yang baru (replacement value). Perhitungan pembayaran asuransi kerugian kepada tertanggung pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk tergantung pada penentuan tarif pemberian ganti rugi didasarkan kepada nilai harta yang dipertanggungkan serta premi dari harta yang dipertanggungkan tersebut. Kedua, klaim Asuransi Kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah sebagai berikut Pemberitahuan kerugian; Penyelidikan kerugian; Kerugian dalam jangka waktu tertentu setelah terjadi kerugian pihak tertanggung diharapkan menyertakan dokumen dari bukti kerugian dan Pembayaran atau tolakan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA ALIH DAYA PT. SEJAHTERA UTAMA SOLO

2024-08-22T10:50:23+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan bagi pekerja alih daya di PT. Sejahtera Utama Solo. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penilitian ini adalah: pertama, upaya perlindungan bagi pekerja alih daya (outsourcing) di PT. Sejahtera Utama Solo Terkait Dengan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, PT. Sejahtera Utama mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Melakukan intervensi dalam hubungan kerja guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial. Mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala bentuk eksploitasi pekerja/buruh outsourcing; Mengawasi penerapan norma kerja dan norma K3 dalam praktik outsourcing; Menciptakan keteraturan dalam bisnis outsourcing, dengan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat outsourcing sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA HARIAN LEPAS KECAMATAN KARANGPANDAN, KABUPATEN KARANGANYAR

2024-08-22T10:52:42+07:00

Pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penilitian ini adalah: pertama, terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pihak pemberi kerja telah memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Harian Lepas melalui pemberian hak bagi Tenaga Harian Lepas. Hak–hak tersebut yakni pemberian gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Perlindungan yang diterima oleh Tenaga Harian Lepas mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan berupa perjanjian kerja antara Tenaga Harian Lepas Kecamatan Karangpandan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian. Sedangkan perlindungan hukum represif jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya di dalam Surat Perintah Kerja. Para pihak akan menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Jika dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat suatu kesepakatan maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Karanganyar

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT MOEWARDI SURAKARTA

2024-08-22T10:54:46+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Moewardi Surakarta Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak RS Moewardi Surakarta sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di Rumah Sakit Moewardi Surakarta terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan tindakan medis dan tenaga kesehatan serta mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Rumah sakit akan melakukan pengecekan apakah tenaga medis khususnya dokter melakukan penyimpangan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), atau karena kekeliruan yang tidak disengaja. Dan setiap penyimpangan yang dilakukan oleh tindakan medis serta oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut

PERAN DAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN PADA FASE PRA AJUDIKASI DALAM INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM SEJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

2024-08-22T11:35:39+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peran dan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan dalam integrated Criminal Justice System sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakan (PK) memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lebih luas lagi dalam perannya sebagai ujung tombak pemasyarakatan dalam pelaksanaan Sistem Tata Peradilan Pidana Terpadu (integrated Criminal Justice System). Peran Pembimbingan Kemasyarakatan sangat strategis, terutama dalam hal pelaksanaan restorative justice (keadilan restorative) dan diversi. Prinsip pidana restorative justice dimana hukuman pidana penjara merupakan upaya terakhir. Pembimbingan Kemasyarakatan dalam Integrated Criminal Justice System terutama dalam system peradilan pidana anak mempunyai pengaruh penting dalam suatu putusan Pengadilan. Karena hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib memperhatikan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Jika hakim tidak memperhatikan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan maka putusan tersebut batal demi hukum

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT. PAN BROTHER TBK BOYOLALI

2024-08-22T11:37:39+07:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Pan Brother Boyolali dan Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Alasan penulis menggunakan pendekatan hukum empiris adalah untuk mengkonsepkan hukum sebagai perilaku yang nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam hal penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Pan Brother Boyolali. Skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT. Pan Brother Tbk Boyolali, menjadi sistem hubungan industrial antara Serikat Pekerja dengan Manajemen PT. Pan Brother Tbk yang mengatur siklus ketenagakerjaan di perusahaan mulai dari rekruitmen hingga pensiun. Serikat Pekerja PT. Pan Brother Tbk juga telah memancangkan empat pilar peran kesejarahan sebagai haluan organisasi yaitu pertama sebagai wadah pemersatu karyawan, kedua sebagai wadah aspirasi karyawan, ketiga sebagai mitra konstruktif manajemen dan keempat sebagai pengawal dan penegak Good Governance (Bersih, Transparan dan Profesional).

PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIAWI DEMI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT.TJK DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG LAMPUNG TIMUR )

2024-08-22T11:39:03+07:00

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengenai tentang pengaturan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak-anak sesuai HAM serta implikasi hukum pada pengaturan sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif serta menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini, dapat diketahui anatra lain (1) Pengaturan ketentuan UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1/2016 tentang perubahan kedua UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dan PP No. 70/2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimiawi, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dikarenakan dapat digolongkan sebagai sanksi yang berbenturan terhadap UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UUD RI Tahun 1945. Penyiksaan ini ditimbulkan oleh dampak dari zat anti–androgen terhadap kesehatan fisik dan psikis seseorang. (2) Implikasi Hukum dari pengaturan sanksi kebiri kimiawi yang berbenturan dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sumpah dokter serta UUD RI Tahun 1945 yaitu adanya pertentangan dengan hierarki sistem hukum perundang–undangan serta ketidakpastian hukum di Indonesia. Jika terdapatnya suatu ketidakpastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai pada suatu peraturan perundang-undangan

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

2024-08-22T11:40:03+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lain sesuai undang-undang. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dan menyimpan akta otentik, mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat, dan memberikan penyuluhan hukum. Untuk diangkat sebagai notaris, seseorang harus memenuhi persyaratan seperti warga negara Indonesia, berusia minimal 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak terlibat dalam jabatan atau tindak pidana yang dilarang. Selain itu, notaris wajib bertindak jujur, menjaga kerahasiaan, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan larangan untuk merangkap jabatan atau terlibat dalam tindak pidana berat

IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF

2024-08-27T14:47:29+07:00

Keadilan restoratif, atau restorative justice, telah menjadi konsep yang sering diterapkan dalam praktik peradilan, terutama dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara melalui penciptaan keadilan dan keseimbangan yang memperhatikan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Mekanisme dalam sistem peradilan pidana, yang sebelumnya berfokus pada penjatuhan hukuman, kini diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paradigma dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum mengalami perubahan signifikan. Undang-undang ini secara tegas mengatur penerapan keadilan restoratif melalui proses diversi, yang bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan formal dan mencegah stigmatisasi, sehingga memungkinkan anak kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum dalam pengaturan restorative justice serta merumuskan kerangka kerja yang efektif dalam penerapannya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan, dipilah, dan dianalisis untuk mengevaluasi tingkat sinkronisasi, kelayakan norma, dan mengajukan gagasan normatif baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak melalui restorative justice dapat berjalan secara optimal apabila terdapat pemahaman dan kesepahaman di antara aparat penegak hukum, termasuk dalam hal pemenuhan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TERHADAP DEMOKRASI: TINJAUAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2024

2024-08-30T05:13:47+07:00

General Elections are a fundamental element in a democratic system, functioning as a formal mechanism for the people to express their will and elect leaders and representatives. However, the mere existence of elections is not sufficient to ensure that a country is truly democratic. Democratic elections ensure that all citizens have equal voting rights and that the election process is conducted transparently, without coercion, manipulation, or fraud. This study not only uses a survey method to collect data, but also involves interventions in data collection through questionnaires, tests, and interviews. The main objective of this research is to explore the advantages and disadvantages of the implementation of the Concurrent Regional Head Elections in 2024 and to analyze its impact on the quality of democracy in the region. The researcher adopts David Held's Participatory Democracy Theory (1987), which emphasizes the importance of active citizen participation in the political process as a fundamental basis for a healthy democracy. The results of this study are expected to provide deeper insights into how Concurrent Elections affects the dynamics of democracy in Indonesia and offer recommendations to improve the quality of political participation in the future