MENGUKUR TINGKAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DOI:
https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i7.1830Keywords:
Efektivitas Dalam Mewujudkan Kemandirian DaerahAbstract
Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020. memiliki nilai tahun 2016 sebesar 38,94%; tahun 2017 sebesar 45,15%; tahun 2018 sebesar 38.16%; tahun 2019 sebesar 35,16%, dan tahun 2020 sebesar 31,75%. Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 37.80 .Berdasarkan tingkat efektivitas atas pengelolaan keuangan tahun 2016-2020 memiliki nilai tahun 2016 sebesar 94,42%; tahun 2016 sebesar 109,21%; tahun 2017 sebesar 98,22%; tahun 2018 sebesar 112,18%, dan tahun 2019 sebesar 96,58%. Berdasarkan rata-rata rasio efektifitas sebesar 102.72% dari tahun 2016-2020 sesuai dengan kriteria rasio ini terletak pada lebih dari 100% (lebih dari 100% (>100%) yang berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) target pendapatan asli daerah sudah lebih dari target penerimaan atau Sangat efektivitas
References
Ahmad Fauzi dan Iskandar, 1982. Cara membaca APBD. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya
Deddy dan Solihin, 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Edgar dan Zainudin, 2013, Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, (UUP) AMP YKPN, Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Halim, Abdul, 2004, Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
Halim, Abdul, Ibnu Mujib, 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
Harun, 2004, Analisis Ketersediaan Dana Pembangunan Daerah, BPEF, Yogyakarta.
Ismail, Tjip, 2005, Pengantar Pajak Daerah di Indonesia, PT.Yellow Mediatama, Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian KinerjaKeuangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan PajakDaerah.
Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara
Pemerintah Pusatdan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
