IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA KUPANG
Keywords:
Good Governance, Pengelolaan Keuangan DaerahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dan supremasi hukum sudah diimplementasikan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan, namun belum sepenuhnya optimal. Ditemukan permasalahan seperti partisipasi masyarakat yang bersifat formalisik, keterlambatan pembahasan perancangan dan pelaporan APBD, tantangan dalam menyelaraskan antara usulan masyarakat dan perencanaan teknokratis organisasi perangkat daerah (OPD) serta kesalahan teknis sistem teknologi. Penelitian ini telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi good governance antara lain adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, infrstruktur sistem dan teknologi, partisipasi publik, fungsi pengawasan, dan budaya birokrasi. Kesimpulannya adalah secara prosedural implementasi prinsip good governance sudah dilaksanakan, namun secara substansial belum sepenuhnya terlaksana. Faktor kualitas sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, infrastruktur sistem dan teknologi, pengawasan, partisipasi publik, dan budaya birokrasi mempengaruhi implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang.
References
Afiffuddin, 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Alfabeta. Bandung
Arsip, 2024. Laporan Realisasi Anggaran 2020-2023 Kota Kupang. Kupangkota.go.id.
Benediktus Jahang, 2020. 3 Kasus Korupsi Ditangani Polres Kupang Kota. Antaranews.
Dandy Geofani Silaban, Winda Arisandi Situmorang, Rizky Khairani Br. Ginting, Fany Maysarah Sitohang, Nur Wida Yani, Sri Hadiningrum, 2024. Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Relasi Publik, Vol. 2 No. 1, Hal 28-36.
Deisy Cristin Makalikis, Ventje Ilat, Rudi J. Pusung, 2022. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Sekretariat DPRD Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum ( Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum). Vol. 5 No. Januari-Juni 2022, Hal. 285-292.
Guntur Setiawan, 2004. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
H. M Amin, 2017. Memahami Keuangan Daerah. Indomedia Pustaka.
Humas BPK NTT, 2024. LKPD TA 2023 Kota Kupang dapat Opini WTP. Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT.
Hari Nugroho 2022, Pengantar Manajemen (Konsep dan Pendekatan Teoritis). Media Sains Indonesia.
Ilham Arisaputra, 2013. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. Yuridika Volume 28 No. 2 Mei-Agustus.
Jalius HR, 2010. Pengertian Fakta, Prinsip dan Konsep. Artikel WordPress.
Jougogo Abdulah dan Indah Zakiyah, 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang Periode Tahun 2017-2021. Jurnal Manajemen Universitas Muhammadiyah Kupang Vol.6
Manullang, 2004. Dalam Tjip Ismail dan Enceng. Keuangan Daerah. Modul 1. Pustaka Universitas terbuka.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Management Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mohammad Toyyib, 2023. Upaya Menilai Kualitas Keuangan Daerah. Artikel Kementrian Keuangan RI, Ditjen Perbendaharaan Kanwil Prov. NTT.
Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo Publisher. Jakarta.
OCBC,2023. Keuangan Daerah. Artikel PT. Bank OCBC. Indonesia
Prambudi Utomo dalam Sitoresmi, 2023. Pengertian Prinsip. Artikel Liputan6.
Priscilia Grace Bay dan Maria Elerina Douk Tunti, 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas. Vol. 7 No.2 Hal. 138-147.
Rahmat Diding, 2017. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. Jurnal Unifikasi ISSN 2354-5976 Vol. 04 nomor 01 januari 2017.
Redaksi Timex, 2024. Tiga Staf Bapenda Disanksi Berat, Terbukti “Tilep” Pajak Daerah. TimexKupang.
Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, 2019. Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitihan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
Suparji Ahmad, 2019. Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Al azhar Indonesia.
Terry George, 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen. Bumi Akera. Jakarta
Valerianus Adnyana Jemadu, 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Skripsi Universitas Nusa Cendana, Kupang.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Admistrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
