PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI UPAYA PENYELUNDUPAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENGHADAP
Keywords
Legal Responsibility, Notary, Nominee Agreement, Legal SmugglingAbstract
Notaries are authorized to make authentic deeds with the obligation to guarantee legal certainty. However, the practice of making nominee agreements is often misused as a form of legal smuggling, especially regarding restrictions on foreign ownership. This raises issues regarding the responsibility of notaries which are generally only based on the formal truth of the parties' statements. This study highlights the authority, responsibility, and supervision of notaries in relation to nominee agreement deeds. The formulation of the research problem is, what is the role of Notaries in the making of nominee agreements that are suspected of being a legal smuggling attempt and what is the legal responsibility of Notaries for nominee agreements that are suspected of being a legal smuggling attempt. The legal theories applied as analytical tools are the responsibility theory of Hans Kelsen and the agreement theory of R. Subekti.
The method used in this research is a normative juridical research type, namely library legal research by using secondary data. The writing approaches used are the statutory approach, conceptual approach, analytical approach, and case approach. The legal material collection technique is carried out by identifying and inventorying positive legal regulations, book literature, journals, and other legal material sources. For legal material analysis techniques, grammatical interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods are used.
Nominee agreements granting access to land ownership to foreign nationals violate Articles 21 and 26 of the Basic Agrarian Law. According to Hans Kelsen, this violation automatically gives rise to legal liability for notaries, regardless of the parties' intentions. From Subekti's perspective, nominee agreements are invalid because they violate the law and therefore do not create a binding contract. Therefore, notaries remain liable for the deeds they create, whether civil, administrative, or criminal.
References
[1] A. Yusuf dan Y. Safira, Kekuatan Hukum Perjanjian Nominee dalam Praktik Kenotariatan, Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 2, 2021.
[2] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012.
[3] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.
[4] Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2021.
[5] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.
[6] Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama, 2009.
[7] Hans Kelsen, Reine Rechtslehre (Pure Theory of Law), diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "Teori Hukum Murni", dalam bukunya Das Reine Recht (1934). Teori ini memisahkan hukum dari moralitas, dengan menekankan pada penerapan norma hukum yang objektif.
[8] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni. Terj. Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
[9] Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
[10] J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
[11] Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 1996.
[12] Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Jakarta: Republika, 2008.
[13] Nurul Qomariah, “Aspek Hukum Terhadap Pembuatan Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2020.
[14] R. Soeroso, Perjanjian Nominee dalam Hukum Agraria. Jakarta: Kencana, 2012.
[15] Ridwan Khairandy, Hukum Perjanjian Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
[16] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
[17] Subekti, Hukum Perjanjian Jakarta: PT Intermasa, 1987.
[18] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.
[19] Syafruddin dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011.
[20] Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
Perundangan
[21] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
[22] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
[23] Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing.
[24] Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29–30 Mei 2015
Yurisprudensi
[25] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 787/Pdt.G/2014/PN.DPS
[26] Putusan Pengadilan Gianyar Nomor Nomor 112/Pdt.G/2016/PN.Gin
[27] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 801/Pdt.G/2013/PN.Dps
