PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP PERALIHAN JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUASA MUTLAK
Keywords
Land Owner, Transfer of Land Rights, Absolute Power, Legal Consequences, Legal ProtectionAbstract
This research examines the legal consequences of land sale and purchase agreements based on absolute power and how the legal protection of owners of land whose transfer is based on absolute power is legal. This research uses 2 legal theories, including the theory of legal consequences according to Soeroso and the theory of legal protection according to Satjipto Rahardjo.
The method used in this research is normative juridical research, namely library legal research or secondary data using primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approaches employed are the Statutory Approach, the Conceptual Approach, the Analytical Approach, and the Case Approach. The legal material collection technique involves identifying and inventorying positive legal regulations, books, journals, and other legal sources. The legal material analysis technique utilizes grammatical interpretation, systematic interpretation, analogy construction, and legal refinement construction methods.
The research results show that the transfer of land rights based on absolute power is legally considered null and void because it violates the principle of freedom of contract in good faith and violates the provisions prohibiting the use of absolute power in land registration. Legal protection for holders of original property rights is provided through repressive legal measures, namely filing a lawsuit with the District Court to cancel the deed of sale and purchase agreement which is based on absolute power which was the initial agreement for the sale and purchase of the land and to return the ownership status to its original state.
References
[1] Areini Airin Mokoagow, “Proses Balik Nama Sertifikat Milik Jual Beli Tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”, Jurnal Lex Privatum, vol. 5, no. 4, 2017.
[2] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
[3] Imam Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
[4] J. Satrio, Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
[5] Notonagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
[6] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Ed, 1, cet, 19, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
[7] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung, 1992.
[8] Rachmad Setiawan, Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini, PT. Tatanusa, Jakarta, 2005.
[9] Ridwan khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
[10] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
[11] Setiawan Rahmat, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 2005.
Perundangan
[12] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen.
[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[14] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
[15] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[16] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
[17] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
[18] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.
[19] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
[20] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
Yurisprudensi
[21] Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 38/PDT/2020/PTKPG jo. Putusan Negeri Waingapu Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Wgp.
[22] Mahkamah Agung Nomor 4725 K/Pdt/2023 jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 617/PDT/2022/PT DKI jo. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 94/PDT.G/2021/PN.Jkt.Utr
[23] Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1009/PDT/2023/PTDKI jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 512/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
