TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN
Keywords
Legalization of Privately Drawn Deed, Evidence in Court, Notary's LiabilityAbstract
In proving a privately drawn deed in Court, one of the judge's duties is to investigate the truth of a legal relationship that is the basis of a lawsuit. A privately drawn deed legalized by a notary, as long as it is not denied or disputed by the parties, has the same legal force as an authentic deed. The problems in this study are how is the position of a privately drawn deed legalized by a Notary as court evidence, and the Notary's liability for a privately drawn deed legalized as court evidence. The theories used are the theory of proof according to H. Riduan Syahrani and the theory of legal liability according to Hans Kelsen.
The method used in this research is a normative juridical research type, namely library research or secondary data with primary, secondary, and tertiary legal material sources. With the Legislation approach, Case Approach Analytical Approach, Conceptual Approach and Legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal regulations, book literature, journals and other legal material sources. For analysis techniques with grammatical interpretation, systematic interpretation, Analogy Construction and Legal Refinement Construction.
This study examines the legal implications of claims based on privately executed deeds that have been legalized by a notary. As long as the privately executed deed is not denied or disputed by the parties, it possesses evidentiary value equivalent to that of an authentic deed. However, if the authenticity of the signatures contained in the privately executed deed is contested, the validity of the deed must be proven through other means of evidence, such as witness testimony, presumptions, and admissions. Furthermore, this research analyzes the notary’s responsibility in relation to the legalization of privately executed deeds. The notary’s responsibility is limited to providing certainty regarding the authenticity of the signatures and the date of execution. Legalization by a notary ensures that the signatures affixed to the deed genuinely belong to the parties to the agreement and not to any other person, as well as providing certainty as to the date on which the deed was signed.
References
[1] A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Bandung, Alumni, 1984.
[2] Achmad Ali dan Wiwie Herayani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta, Kencana Media Group, 2012.
[3] Bondi, Adipapa Jefrianto, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang." Socius, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 1. Nomor 6, (2024).
[4] Budiono, Herlien, Kumpulan tulisan hukum Perdata di bidang Kenotaritan, Tahun 2004.
[5] Erwin Syahbana, T, & Melinda, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, Lentera Hukum, 2018.
[6] G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet, ke, 3, Erlangga, Jakarta, 1983.
[7] H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
[8] Habib Adjie, Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Surabaya, 2007.
[9] Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public, Refika Aditama, Bandung, 2008.
[10] Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
[11] https://heylaw.id/blog/tanggungjawab “Notaris terhadap akta-yang dibuat”. (diakses tangga 14/12/2025, Pukul. 12.28.
[12] Indira Putrisari Fathika, Komelius Simanjuntak, Mohammad Fajri Mekka Putra, Akibat Hukum Dari Dibatalkannya Akta Jual Beli ‘’Pura-Pura’’ Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia Nomor 859 PK/Pdt/2019, Indonesia Notary.
[13] Moh, Taufik Makaram, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana, Jakarta, Rineka Cipta 2009
[14] Mudhofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, 1991.
[15] Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies Business Law (CDSBL), Yogyakarta,2003.
[16] Nommensen Sinamo, Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014.
[17] Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." Lex Privatum vol 3. No 2 (2015).
[18] R Soegondo Notodioerjo, Hukum Notariat Diindonesia Suatu Penjelasan, cetakan ketiga Raja Grafinda Persada, Jakarta.
[19] Rizky Amalia, Muskir dan Syamsuddin Muchtar, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta”, Al-Ishlah, Ilmiah Hukum, Volume 24, Nomor 1 Mei 2021.
[20] Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung, PT Alumni, 2004.
[21] Umbas, Sita Arini. "Kedudukan akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi notaris dalam pembuktian di pengadilan." Lex Crimen Vol 6. No 1 (2017).
[22] Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
Perundangan
[23] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen.
[24] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[25] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020.
[26] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Yurisprudensi
[27] Putusan Nomor 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN BTM
[28] Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013
[29] Putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby
