ANALISIS TERHADAP INOVASI PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN (HT) BERBASIS ELEKTRONIK DI WILAYAH KERJA KANTOR BADAN PERTANAHAN DOMPU
DOI:
https://doi.org/10.53625/jirk.v1i9.1434Keywords:
Analisis, Bank NTB Syariah, Hak Tanggungan, Sistem ElektronikAbstract
Pada tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Hak Tanggungan (HT) Secara Elektronik yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelayanan HT terintegrasi secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang hak tanggungan. Terkait hal itu, telah dilakukan penelitian tentang mekanisme pengikatan HT berbasis elektronik dan penerapannya pada wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional kabupaten Dompu (termasuk PT. Bank NTB Cabang Dompu). Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian melakukan wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu selaku pengelola Aplikasi, dan Bank NTB Syariah Cabang Dompu serta mitra PPAT sebagai pengguna Aplikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaftaran HT secara elektronik ini memiliki mekanisme dan efektifitas yang baik dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan bank dalam proses pengajuan agunan. Melalui pendaftaran HT elektronik, tugas PPAT hanya sampai menyampaikan APHT sedangkan pihak Bank dapat terlibat langsung dalam proses pendaftaran HT elektronik ini.
References
Advendi. S, Elsi Kartika.S, (2007). Hukum dan Ekonomi Edisi II, Jakarta: Grasindo.
Adrian Sutedi. (2010). Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.
Agus Dwiyanto. (2015). Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
Burhan Sidabariba. (2019) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Depok: Papas Sinar Sinanti.
Djamaludin Ancok. (2012). Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta: Erlangga
Fadhilla Putra. (2012). New Public Governance. Malang: UB Press.
Gatot Supramono. (1996). Perbankan Dan Masalah Kredit. Jakarta: Djambatan.
Gunarto Suhardi. (2003). Usaha perbankan dalam perspektif hukum. Yogyakarta: Kanisius.
H. Salim. (2008). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
H. Salim HS. (2017). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Imron Rosyadi. (2017). Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan Prosedur Pembebanan Eksekusi) Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai Saham, Hipotek Kapal Laut. Depok: Kencana
Khairul Muluk. (2008). Knowledge Management. Malang: Bayumedia Publishing.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Munir Fuady. (2013). Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga.
P.N.H. Simanjuntak. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana.
Purwahid Patrik dan Kashadi. (2008). Hukum Jaminan. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
Sinambela. LP. (2011). Reformasi pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Sudikno Mertokusumo. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Surjadi. (2012). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama.
Susanto. (2010). 60 Management Gems. Jakarta: Kompas.
Thomas Suyatno dkk. (2007). Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Triantono. (2007). Mekanisme Pembebanan Hak Atas Tanah. Semarang: UNES.
Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. (2017). Hukum Perbankan. Depok: Kencana.
Yogi Suwarno. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA LAN.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, Tentang Undang-undang Hak Tanggungan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Moh. Anwar. (2014). “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996”. dalam Jurnal Jendela Hukum Vol. 1 No. 1, halaman 2-3
https://genhukum.com/2020/10/01/perjanjian-asas-perjanjian-dan-unsur-perjanjian/ (Diakses tanggal 03 April 2021)
https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_elektronik (Diakses tanggal 03 April 2021)