SOSIALISASI PENERAPAN OTONOMI DAERAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Vivi Arfiani Siregar

doi:10.53625/jabdi.v2i9.4970

Authors

Vivi Arfiani Siregar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

DOI:

https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i9.4970

Keywords:

Keseimbangan, Sanksi, Korupsi

Abstract

Tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan bagaimana Upaya pemberantasan korupsi Bagi Masyarakat. Metode pengabdian masyarakat yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah : ceramah dan sosialisasi pemberantasan korupsi di daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Mitra dalam kegiatan adalah kepala desa dilingkungan Pemerintah daerah Indragiri Hilir

References

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;

Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994;

Elwi Danil, Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011;

D. Andhi Nirwanto, Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi, Aneka Ilmu, Semarang, 2013;

Hadi Supeno, Korupsi di Daerah; Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan, Total Media, Yogyakarta, 2009;

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, PT. Raja Gradindo Persada, Jakarta, 2012;

Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Kencana Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010;

Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2002;

Yogi Suwarno, Strategi Pemberantasan Korupsi, Pusat Kajian Administrasi Internasional, LAN RI, Jakarta, 2006.

De Asis, Mari Gonzales, Coalition-Building To Fight Corrupption, Paper Prepared For The Anti-Corruotion Summit, World Bank Institut, November 2000;

Mardiasmo, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparasi Organisasi Layanan Publik, Majalah Swara MEP, Volume 3 Nomor 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta, 2003.

Azhar, A., Fikri, K., Siregar, V., & Apriyanto, M. (2021). PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) pada PESANTREN. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(11), 2463-2468. https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.491

Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2020). Legal Counseling about Vocational School Students ’Understanding of Bullying in Criminal and Civil Law Perspective in Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan Vocational High School. KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 1(3), 167–173. https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126

Agustinus Samosir, Ali Azhar, Maryanto, Vivi A Siregar,. 2020. “PENANGANAN KEJAHATAN PREMAN PADA WILAYAH HUKUM POLISI RESORT INDRAGIRI HILIR”. Res Nullius Law Journal 2 (2), 158-64. https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3195.

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.