PKM PENGUATAN SISTEM ADMINISTRASI BAGI PERANGKAT KECAMATAN TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON
DOI:
https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6769Keywords:
PKM, Penguatan Administrasi Kelurahan, PKK Kota TomohonAbstract
Tujuan dari pengabdian ini adalah; 1). Adanya pertukaran pengalaman dan ilmu mengenai sistem administrasi yang dilaksanakan di Kelurahan se-Kecamtan Tomohon Timur antara Ibu-Ibu PKK tim dosen PKM juga pegawai kelurahan; 2). Membekali gambaran mengenai pentingnya tata kelola yang ideal dalam pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan yang berada di kelurahan se-Kecamtan Tomohon Timur serta agar dapat memeberikan masukan (saran) terkait perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah: 1). Partisipasi Ibu-Ibu PKK se-Kecamatan Kota Tomohon Timur yang masih minim dalam penguatan administrasi yang diberlakukan di kelurahan setempat; 2). Kapasitas pengetahuan Ibu-Ibu PKK se-Kecamatan Kota Tomohon Timur mengenai tata kelola administrasi dan alur pengadministrasian dalam pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya dilaksanakan oleh Kelurahan se-Kecamatan Tomohon Timur
References
A. K. Azhari and A. H. S. Negoro, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malang: Intrans Publishing, 2019, 2019.
A. R. Dilapanga, J. Mantiri, R. A. Mege, E. E. Masengi, and A. L. Lonto, “Effectiveness of The Implementation of Compulsory Primary Education Policy in Bolaang Mongondow District North Sulawesi Province,” 2020.
H. Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 2011.
Syafie, “Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa,” J. Pengabdi. Kpd. Masy. (Indonesian J. Community Engag., vol. 4, no. 1, p. 76, 2006.
Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik. 2011.
L. Safroni, Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Surabaya: Aditya Media Publishing, 2012.
Louise, D. (2019). Post-New Public Management (NPM) and the Reconfiguration of Health Services in England. 1–3. https://doi.org/10.4000/osb.1714
Lufunyo, H. (2018). Impact of public sector reforms on service delivery in Tanzania. Journal of Public Administration and Policy Research, 5(2), 26–49. https://doi.org/10.5897/jpapr12.014
Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Heribertus, A. P. (2017). Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.). BPFE. Mardiasmo. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Andi.
Martani, H., & Lubis, H. (1987). Teori Organisasi. Jakarta : Pusat antar Univesitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya. Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung:
Alfabeta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34 ayat (3)
